Ragam

APJATI Dukung Menteri P2MI Buka Kembali Penempatan Pekerja Migran ke Timur Tengah

Taufik Hidayat
25 Februari 2025

DUKUHUMKM, Jakarta- Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) memberikan dukungan penuh terhadap upaya Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, untuk membuka kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Timur Tengah.

Langkah itu dianggap sebagai kebijakan strategis yang dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia dengan perlindungan yang lebih baik.

Ketua Umum APJATI, Said Saleh Alwaini, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti peningkatan perlindungan pekerja migran, penguatan regulasi perekrutan, dan peningkatan kompetensi pekerja sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

“Kami mendukung penuh inisiatif ini sebagai langkah progresif untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia sektor domestik dapat kembali mendapatkan akses kerja yang aman dan layak di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Dengan adanya regulasi dan sistem yang lebih baik, kami yakin penempatan PMI sektor domestik bisa terlaksana dengan lebih terjamin,” beber Said Alwaini.

APJATI juga mendorong agar pemerintah, pelaku industri, dan negara tujuan bekerja sama untuk menciptakan sistem penempatan yang lebih aman, transparan, dan menguntungkan bagi pekerja migran Indonesia sektor domestik. Organisasi tersebut berkomitmen untuk terus berperan dalam merancang kebijakan dan sistem perekrutan yang lebih baik untuk kesejahteraan PMI sektor domestik.

“Kami berharap pemerintah dapat mempercepat implementasi kebijakan baru yang lebih memastikan hak-hak pekerja migran sektor domestik, termasuk penyediaan pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan diplomasi tenaga kerja dengan negara tujuan,” tambahnya.

Dengan dukungan penuh terhadap peluang dibukanya kembali penempatan PMI sektor domestik ini, APJATI menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait dalam menciptakan sistem penempatan PMI yang lebih aman dan berkelanjutan.