Ragam

Menteri P2MI Tekankan Pentingnya Akreditasi dan Penegakan Hukum Guna Lindungi Pekerja Migran

Taufik Hidayat
10 Desember 2024

DUKUHUMKM, Jakarta- Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan pentingnya memperbaiki ekosistem penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui akreditasi guna melindungi para pekerja yang dikenal sebagai pahlawan devisa negara.

Hal itu disampaikan Menteri Karding dalam pertemuan dengan Organisasi Migrasi Internasional (IOM) di Jakarta, Senin 9 Desember 2024, sebagaimana dilaporkan melalui laman resmi Kementerian P2MI.

“Kami akan melakukan akreditasi bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan sertifikasi bagi individu yang terlibat dalam operasionalnya. Selain itu, kami akan membuat sistem kontrol yang lebih baik,” ucap Karding.

Dalam kesempatan tersebut, Karding menyoroti perlunya pembenahan ekosistem pelatihan bagi calon PMI. Menurutnya, ekosistem pelatihan yang tidak memadai akan menyulitkan masyarakat untuk mengakses program pelatihan yang diperlukan sebelum bekerja di luar negeri.

“Ekosistem pelatihan yang baik sangat penting agar para calon PMI mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang cukup,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Kepala Misi IOM Indonesia, Jeffrey Labovitz, dibahas pula kerja sama antara kedua pihak untuk meningkatkan pelindungan bagi PMI. Jeffrey mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam pelayanan penempatan dan pelindungan PMI, terutama melalui program *Government to Government* (G to G).

“Saya merasakan secara langsung perubahan yang signifikan terhadap pelayanan pemerintah Indonesia kepada para pekerja migran. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya minat terhadap program G to G,” kata Jeffrey.

Selain itu, Karding juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Saat kunjungannya ke Batam, Riau, ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk memberantas sindikat TPPO yang melibatkan agen migran ilegal.